Perlukah Belajar Mengungkapkan Pendapat??

Ujian Nasional untuk SMA/SMK/MA telah berlalu. Secara umum pelaksanaannya berlangsung aman, lancar, dan terkendali *halah… ini kan gaya bicara jaman Orba…??!!*.

Namun ternyata di penghujung berakhirnya UN, terbetik dua buah berita (yang saya tahu dari koran) bahwa terjadi tindak di luar kepatutan dari para siswa yang merasa tidak puas. Satu peristiwa terjadi di Sukoharjo dan yang lain (yang lebih parah) terjadi di Jember. Titik tolak dua peristiwa tersebut berawal dari perselisihan paham antara murid dengan guru pengawas.

Satu pihak merasa diperlakukan tidak adil dan pihak lain dinilai berlaku terlalu berlebihan (over acting). Kejadian ini bisa terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah kedua belah pihak belum saling mengenal. Karena biasanya setiap diadakan UN, pengawas yang bertugas di suatu sekolah bukanlah guru setempat. Beliau para pengawas biasanya dijadual saling bertukar tempat (bertugas di sekolah lain), agar UN betul-betul berlangsung ‘fair’.

Sebetulnya berlaku tegas dalam menjalankan peraturan itu suatu kemestian, tetapi jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik maka bisa berakibat fatal. Saya berpendapat bahwa inti permasalahan dari dua peristiwa tersebut bermuara pada cara komunikasi dan rasa saling menghargai. Jika ternyata sampai terjadi ‘pemberontakan’ seperti itu maka dua unsur yang saya sebutkan di atas sudah tentu belum terpenuhi.

Cara komunikasi yang baik/buruk akan tercermin pada saat memberikan teguran bila yang diawasi melakukan pelanggaran. Sedangkan rasa saling menghargai tercermin pada perlakuan secara manusiawi. Bukankah Nabi Muhammad sang teladan akhlak mulia mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda? Posisi pengawas tidak serta merta harus melaksanakan semua ketentuan/haknya dengan tanpa rasa sayang. Keadilanpun bisa ditegakkan dengan rasa kasih sayang. Mungkin dengan cara teguran yang elegan yang menghargai hak “si pelanggar” akan menimbulkan rasa segan dan hormat dari yang bersangkutan. Bandingkan dengan jika sang pengawas bersikap arogan dan sok kuasa. Orang yang sudah jelas-jelas melanggar saja, kalau diperlakukan semena-mena akan balik melakukan protes, apalagi jika yang disangka melanggar ternyata belum tentu melakukan.

Menurut hemat saya, mungkin ke depan pihak depdiknas perlu memberikan bekal bagi para calon pengawas bagaimana seharusnya berperan sebagai pengawas. Juga pihak sekolah perlu menyiapkan para muridnya bagaimana sepatutnya cara mengungkapkan pendapat atau menyampaikan protes/komplain.

Selama ini tata tertib hanya berlaku untuk peserta ujian. Ke depan perlu kiranya ditambah dengan petunjuk/manual bagi pengawas. Kalaulah kedua pihak sadar posisi dan bisa saling menghargai maka semua akhirnya akan merasa saling di”manusia”kan.

Terakhir, saya mengamati dan sekaligus prihatin bahwa sejak reformasi bergulir dan kebebasan mengungkapkan pendapat diakui, setiap ada protes selalu dibarengi dengan perusakan aset umum. Ternyata hal itu tidak hanya terjadi di jalanan saja, namun juga merembet ke lingkungan kampus dan juga sekolah.

Perlukah kita belajar mengungkapkan pendapat? **dimana?? ….hayooo**

oooOOOooo